Pilarmanado.com, MANADO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya merespons mengatasi persoalan kelangkaan beras, di tengah bergejolaknya pasokan pangan nasional.
Mengantisipasi masalah itu, Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, mengambil langkah taktis menyusul terus naiknya harga beras di berbagai wilayah. Imbasnya, masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga tersebut.
Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sulut, Denny Mangala, mengatakan, kelangkaan beras tidak hanya terjadi di Sulut, tapi seluruh Indonesia.
“Untuk mengantisipasi kelangkaan ini, maka Gubernur Sulut telah memerintahkan sejunlah Intstransi terkait, untuk melakukan operasi pasar di tempat rawan kelangkaan beras,” kata Denny.
Disebutkannya, Pemprov Sulut bersama Bulog, akan melakukan operasi pasar dimulai pada Kamis, 10 Juli 2025. Pemprov Sulut akan turun langsung mengecek informasi kelangkaan beras yang terjadi saat ini.
Kata Denny, operasi pasar akan dipimpin Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan Daerah) Pemprov Sulut, Christiano Talumepa, dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Bulog.
“Jika ditemukan adanya penimbunan secara sengaja oleh para tengkulak, maka pihak akan segera berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk diproses hukum. Pasti itu kita akan tindak. Kita berharap masyarakat bisa melaporkannya,” tandasnya mengingatkan.
Sebelumnya lanjut Denny, gubernur tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah-langkah strategis sedang disiapkan secara cepat dan terukur, termasuk melakukan rapat bersama Instansi pemerintah lainnya.
Menurutnya, upaya itu tidak hanya bertujuan mengintervensi harga, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok rentan ekonomi yang paling terdampak oleh fluktuasi harga beras.
“Masalah beras bukan semata-mata soal distribusi, tapi menyentuh aspek hulu hingga hilir. Karena itu, Gubernur terus mendorong peningkatan produktivitas petani lokal dan revitalisasi sistem logistik pangan daerah,” terang Denny.
Ditekankan Denny, stabilitas harga bahan pokok terutama beras, menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh sebab itu, selain intervensi pasar dan distribusi stok cadangan, pemerintah akan memperkuat pengawasan harga dan distribusi oleh satuan tugas pangan, guna menghindari praktik spekulatif yang dapat merugikan konsumen.
“Langkah-langkah ini diambil bukan hanya untuk mengatasi gejolak sesaat, tapi untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan daya beli dan tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang wajar,” tutup Denny.
Dengan respons cepat, koordinasi lintas lembaga, serta komitmen terhadap perlindungan masyarakat, Pemprov Sulut menunjukkan kesigapan dalam menjaga stabilitas pangan, sebagai fondasi utama keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
Penulis: Indra Ngadiman.