Pilarmanado.com, MANADO – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Angkasa Pura dan Pelabuhan Indonesia (Pelindo), diharapkan dapat menjadi kunci utama demi terbangunnya ekosistem logistik Sulawesi, Ambon, Papua (Sulampua) yang efisien dan berdaya saing.
Selain itu, dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan sangat diperlukan demi menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi pelaku dunia usaha.
Demikian disampaikan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling (YSK) pada Forum Group Discussion (FCD) dengan tema ‘Transformasi Sulampua Menuju Global Logistic Hub Untuk Penguatan Efisiensi dan Daya Saing Logistik Kawasan Timur Indonesia, di Aula Gedung Keuangan Negara, Senin, 19 Januari 2026.
Dijelaskan Gubernur YSK, Pulau Sulawesi secara agregat mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5 hingga 6 persen. Sementara khusus Sulut, tumbuh stabil 5–5,6 persen, sedikit di atas rata-rata nasional. Angka ini, menjadi bukti kalau fondasi ekonomi kawasan sudah siap naik kelas.
Salah satu terobosan yang didorong adalah pengembangan layanan direct call dari Sulawesi Utara ke negara-negara utama Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Skema ini diyakini mampu memangkas waktu dan biaya pelayaran secara signifikan.
“Pertumbuhan ini harus ditopang sistem logistik yang efisien dan terhubung langsung ke pasar global. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton. Direct call bukan sekadar soal kapal datang dan pergi. Ini soal membangun ekosistem logistik kawasan yang kuat dan berkelanjutan,” ujar YSK.
Ia menegaskan, bila layanan tersebut berjalan rutin, dampaknya akan terasa langsung oleh pelaku usaha, industri ekspor-impor, hingga masyarakat luas. Lebih jauh, direct call akan menjadi sinyal kuat bagi investor global bahwa kawasan timur Indonesia siap masuk dalam rantai pasok dunia.
Dukungan internasional pun mengemuka. Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok, Djauhari Oratmangun, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulut yang dinilai progresif dan visioner.
“Tiongkok merupakan mitra strategis Indonesia. Direct call akan memberikan keuntungan bersama, asalkan didukung infrastruktur yang memadai,” ujar Oratmangun.
FGD tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Dr. J Victor Mailangkay, SH, MH, Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), investor dan operator logistik. (*/hms)