Pilarmanado.com, MANADO – Untuk menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) selalu siap dilakukan evaluasi, pembinaan serta perbaikan kapan saja oleh lembaga resmi bentukan pemerintah.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, SE, saat berdialog dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, Selasa (21/10/2025).
Dikatakan gubernur, pernyataannya itu merupakan sebuah komitmen demi menjaga integritas serta memperkuat sistem pencegahan korupsi di semua institusi perangkat daerah di Sulut.

“Saya atas nama pemerintah daerah Sulut, mengapresiasi segala perhatian dan pendampingan KPK RI (Republik Indonesia –red), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar gubernur.
Lebih jauh dikatakan, kehadiran KPK RI di Bumi Nyiur Melambai merupakan pertanda baik, di mana korupsi tidak memiliki ruang. Ditandaskan gubernur, tindakan tersebut tidak searah atau sejalan dengan prinsip negara melindungi hak warga, mewujudkan keadilan yang merata.
Sementara KPK di hadapan gubernur, mempertegas komitmen dan sinergitas antara pemerintah daerah dan lembaga anti rasuah ini. Hal itu merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat sistem pelayanan bersih dari praktik korupsi.
Selain itu, kunjungan ini juga membahas tindak lanjut program Monitoring Center for Prevention (MCP), integrasi data aset daerah, dan peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa.
Diakhir pertemuan, dilakukan penandatanganan komitmen bersama penguatan tata kelola pemerintahan bersih antara Pemprov Sulut dengan dan KPK.
Penulis: Christiaan N.G.

