Terindikasi Penyalahgunaan Uang Negara pada Penyelenggaraan Workshop
Pilarmanado.com, MANADO – Walikota Andrei Angouw diingatkan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Manado, seiring dengan digelarnya Workshop Bela Negara (WBN), di Aula Kantor Walikota Manado, Senin, 17 Maret 2025.
Masalahnya, WBN yang diprakarsai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi Provinsi Sulawesi Utara (FPDR – Sulut), menimbulkan gejolak pro kontra di kalangan kepala sekolah di Kota Manado.
Beberapa kepala sekolah yang dimintai tanggapannya menandaskan, worshop tersebut sangat membebani mereka, lantaran harus mengeluarkan sejumlah uang dari kantong pribadi sebesar Rp 600 ribu, per peserta.
“Setahu kami, kegiatan – kegiatan seperti ini telah ada anggarannya, bukan sebaliknya, kami sebagai peserta yang harus membayarnya. Tapi kami sebagai kepala sekolah tidak bisa berbuat apa – apa,” keluh beberapa kepala sekolah yang meminta nama mereka tidak dipublikasi.
Sebagai imbasnya, kepala sekolah terpaksa merogoh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang jumlahnya tidaklah besar. Padahal lanjut mereka, dana BOS kerap tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan interen satuan pendidikan.
Sebelumnya lanjut beberapa kepala sekolah, mereka juga diwajibkan mengikuti Workshop Pendidikan Bermutu Untuk Semua (WPBUS), yang diselenggarakan Yayasan Surya Nusa Cendekia (YSNC) Yogyakarta bekerja sama dengan Disdikbud Kota Manado.
Pada kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Gran Puri Manado, Kamis (20/02/2025) dan Jumat (21/02/2025), dimana setiap peserta dibebani uang pendaftaran sebesar Rp 1 juta.
“Jujur saja, metode yang kami terima tidak ada yang baru. Selain itu, kami juga dijanjikan akan ada kegiatan lanjutan melalui online. Buktinya sampai sekarang tidak ada kabarnya,” imbuh mereka dengan mimik serius.
Informasi yang diperoleh di Inspektorat Daerah Kota Manado, menyebutkan, akan menindaklanjuti masalah tersebut. Inspektorat menegaskan, akan fokus dengan kegiatan tersebut apakah sesuai dengan penggunaan anggaran.
“Kita (auditor-red) akan meneliti sejauh mana keabsahan workshop tersebut, apakah telah sesuai petunjuk teknis (juknis), petunjuk pelaksanaan (juklak) atau tidak, terutama dalam penggunaan anggaran. Jangan – jangan uang pendaftarannya digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar pemberi informasi saat dikonfirmasi, Jumat (15/03/2025).
Pegiat Anti Korupsi Sulut, Refly Sanggel, mengusulkan kaluhan itu diteruskan ke lembaga penegak hukum kepolisian atau kejaksaan untuk diselidiki. Menurut Refly, siapa pun berhak untuk menyampaikan hasil temuan jika terindikasi adanya penyalahgunaan anggaran.
“Meski belum ada bukti penyimpangan penyalahgunaan anggaran, namun tidak ada salahnya jika pengaduan itu diterima dan dipelajari. Intinya kami mendukung setiap persoalan yang ada kaitannya dengan penggunaan keuangan negara yang tidak jelas. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan adanya efisiensi anggaran,” ketus Refly, Minggu (16/03/2025).
Sementara Sekretaris Disdikbud Manado, Triana Almas saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya, hanya berkomentar pendek. Dalam balasannya Triana membenarkan kalau kegiatan tersebut menyangkut bela negara.
Penulis: Indra Ngadiman