Pilarmanado.com, MANADO — Komitmen Gubernur Yulius Selvanus memajukan Sulawesi Utara (Sulut) di berbagai sektor, terus dilakukan tanpa pamrih. Tidak jarang, gubernur pilihan rakyat itu, fokus bekerja hingga larut malam demi kesejahteraan rakyat Sulut.
Demikian disampaikan pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Sulut, Dr. Denny Mangala, menyikapi sindiran atau kritikan dimana Gubernur Yulius hanya melakukan pencitraan dan mengutamakan kegiatan seremoni.
Disebutkan Denny, kritikan tersebut tidaklah beralasan dan tidak mendasar. Sebaliknya kata dia, Gubernur Yulius bergerak cepat melakukan langkah taktis dan strategis, seperti memacu pengembangan sektor pariwisata.
“Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, bekerja keras setiap hari demi mendorong kemajuan Sulut. Bapak Gubernur setiap hari bekerja sampai larut malam memikirkan kemajuan daerah ini,” terang Denny.
Sedikitnya imbuh Denny, ada tujuh program yang dilakukan Gubernur Sulut, diantaranya, melobi pemerintah pusat melalui beberapa kementerian. Upaya itu dilakukan untuk memastikan program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Lobi – lobi itu dilakukan sebagai antisipasi pemerintah daerah, mengingat alokasi dana yang diplot dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangatlah minim, sehingga tidak sebanding dengan program yang telah disetujui.
“Apa yang diperjuangkan bapak gubernur sudah mendapat respons dari berbagai kementerian. Buktinya, ada beberapa menteri yang berkunjung di Sulut, untuk memastikan program yang tepat untuk Sulut,” katanya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, telah mengalokasikan anggaran untuk Pelabuhan Bitung, tambak udang dan beberapa program lainnya. Demikian halnya dengan Kementerian Perumahan mengalokasikan 3000 unit rumah di Sulut.
Begitu juga dengan Kementerian Pertahanan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Nusantara di Langowan. Sama halnya dengan Kementerian Pertaniantelah menyalurkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan) tahap pertama.
“Belum lagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang merespons positif, terkait usulan program strategis. Semua ini demi untuk masyarakat Sulut,” jelas Denny.
Untuk sektor pariwisata, Gubernur Sulut telah melakukan kerjasama pembukaan penerbangan baru, baik domestik maupun penerbangan internasional. Untuk penerbangan domestik, setelah dibuka penerbangan Manado – Toraja.
Selain itu, dijajaki juga rute penerbangan Manado – Kalimantan Utara, Manado – Maluku, Manado – Papua dan Manado -Palu. Sementara untuk penerbangan internasional, telah dilakukan pembicaraan dengan maskapai penerbangan untuk pembukaan jalur direct flight Manado – Hongkong, Manado – Korea Selatan, Manado – Taiwan dan Manado – Jepang.
Disamping itu ada juga upaya pembenahan objek – objek wisata akan dilakukan secara sinergis antara provinsi dan kabupaten/kota dengan dengan dukungan dari pemerintah pusat.
Sementara untuk memujudkan ketahanan pangan, gubernur telah mendorong perluasan areal sawah untuk tanaman padi, yang tercermin dari penambahan luasan areal sawah di hampir semua kabupaten/kota dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) masing masing daerah.
“Aparatur Sipil Negara (ASN) didorong untuk menjadi contoh dalam menciptakan ketahanan pangan, melalui penanaman tanaman kebutuhan pokok sehari – hari, seperti cabe, tomat dan bawang merah,” jelasnya.
Khusus untuk sektor pendidikan, Gubernur Yulius Selvanus terus berupaya mewujudkan kualitas, melalui berbagai program yang menyentuh wilayah terpencil, terluar dan terbelakang.
Sebagai realisasinya, pemerintah merencanakan membangun Universitas Negeri di Bolaang Mongondow untuk menopang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah itu, termasuk terus di mengoptimalkan pelayanan di rumah – rumah sakit pemerintah, couverage Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta pelayanan kesehatan gratis yang dimulai dari Kabupaten Talaud.
Selanjutnya yang dipacu Bapak Gubernur, adalah sektor pertambangan dan perikanan, yang diyakini sangat potensial. Hanya saja, karena tidak dikelola dengan baik, sehingga tidak ada kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kebijakan yang akan diambil oleh bapak gubernur, tidak menerbitkan (Izin Usaha Pertambangan (IUP), tapi mengembangkan wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang akan diikuti dengan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR),” jelas Denny.
Menyangkut infrastruktur daerah menyusul masih ditemukan banyak jalan rusak, gubernur telah menginstruksikan perbaikan jalan – jalan yg menjadi kewenangan Pemprov Sulut.
Hal itu dapat dipahami, karena untuk menyelesaikan semua jalan rusak membutuhkan dana besar, sehingga perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota-red). Demikian halnya dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, belum terlihat secara fisik karena masih proses pengadaan barang dan jasa (tender-red).
“Ketersediaan pangan juga menjadi perhatian bapak gubernur, dimana setiap hari tim dari Pemprov Sulut dan Bulog melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh akses pangan, terutama di wilayah – wilayah yang akan melaksanakan pengucapan syukur,” katanya panjang lebar.
Berbagai program lainnya sampai saat ini masih sementara berproses sesuai mekanisme keuangan, karena dampak kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan semua pemerintah daerah menyesuaikan skema APBD-nya.
“Yang pasti, visi dan misi bapak gubernur belum tergambar secara utuh pada APBD 2025, karena disusun dan ditetapkan 2024, sehingga perlu penyesuaian penyesuaian pada APBD Perubahan tahun ini,” jelas Denny.
Dasar itulah Denny pun mengimbau masyarakat bersikap dewasa, cerdas serta berpikir jernih dengan upaya yang dilakukan gubernur bersama stakeholder lainnya. Gubernur kata dia, perlu adanya dukungan masyarakat, sehingga rencana dan kebijakan kepala daerah membangun Sulut dapat segera terealisasi.
“Kritikan dan koreksi bagi bapak gubernur tidak masalah, sepanjang itu didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukannya asumsi atau pun karena faktor politik,” pungkas Denny.
Penulis: Indra Ngadiman