“Saya sangat menghormati Bapak Kapolda Sulut dan institusi Polda Sulut. Perlu saya tegaskan, yang dilaporkan ke Propam Mabes Polri adalah dugaan perbuatan oknum, bukan institusi Polri.” Dr. SANTRAWAN TOTONE PAPARANG, S.H., M.H., M.Kn, ADVOKAT, AKADEMISI, PAKAR PIDANA, PRAKTISI HUKUM.
Pilarmanado.com, MANADO – Dr. Santrawan Totone Paparang, S.H., M.H., M.Kn., bersama Hanafi Saleh, S.H., menyatakan siap menempuh langkah hukum untuk mengawal laporan dugaan pemerasan uang bernilai miliaran rupiah, yang menyeret nama Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), Kombes Suryadi.
Kesiapan tersebut menyusul diterbitkannya surat kuasa dari John Hamenda selaku pelapor kepada Santrawan dan Hanafi, Kamis, 12 November 2026. Dengan mandat tersebut, keduanya memastikan akan mengawal kepentingan hukum kliennya, sekaligus mengusut persoalan itu melalui mekanisme hukum.
Mendapat Respons Positif
Sebelumnya, pada hari yang sama, Santrawan mendampingi John Hamenda mengadukan Kombes Suryadi, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terkait dugaan pemerasan tersebut.

Santrawan mengatakan, pengaduan yang disampaikan telah mendapat respons positif dari penyidik Propam. Ia berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti secara serius, objektif, dan tuntas, sehingga seluruh persoalan dapat terungkap secara terang – benderang.
Advokat yang juga dikenal sebagai akademisi atau dosen di beberapa universitas di Jakarta menegaskan, persoalan yang ditangani bersama Hanafi merupakan permasalahan hukum antara John Hamenda sebagai pelapor, dan Kombes Suryadi sebagai terlapor.
Menurut Santrawan, terdapat sejumlah fakta yang dinilai perlu diuji dan didalami, terutama menyangkut konstruksi perkara serta proses penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Siap Buka – Bukaan
Karena itu, keduanya meminta agar penanganannya tetap berfokus pada fakta dan pihak – pihak yang berkaitan langsung dengan perkara. Mereka menilai, terdapat persoalan serius dalam penghentian penyidikan tersebut, yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan secara menyeluruh.

“Banyak hal yang akan saya, Pak Hanafi, dan Pak John Hamenda sampaikan. Kami akan membuka seluruh fakta dan memberikan keterangan secara terbuka saat pemeriksaan di Propam Mabes Polri,” ujar Santrawan, dari Kantor Paparang – Hanafi & Partners, Advocates and Legal Consultants.
Pada bagian lain, Santrawan menambahkan, kalau fakta perkaranya sangatkan kuat. Sebaliknya, pembuktian konstruksi oleh terlapor terdapat kelemahan yang sangat kompleks, termasuk kesalahan fatal menerbitkan SP3.
Sementara Hanafi Saleh menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan gugatan praperadilan yang pernah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Manado pada awal 2025, di mana salah satu pokok persoalan terkait keabsahan penerbitan SP3 oleh penyidik kepolisian.
Fatal Terbitkan SP3
Hanafi menegaskan, sejak awal pihak pemohon tidak pernah menghendaki penghentian proses penyidikan. Menurut Hanafi, penerbitan SP3 justru menjadi bagian penting dan harus diuji dari sisi hukum.

“Perlu diketahui, pemohon tidak pernah menginginkan penyidikan tersebut dihentikan. Dalam persidangan waktu itu, kami juga telah menegaskan bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik kepolisian cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum,” tegas Hanafi.
Dengan diterbitkannya surat kuasa tersebut, Santrawan dan Hanafi memastikan akan mengawal setiap tahapan penanganan pengaduan di Propam Mabes Polri. Keduanya berharap pemeriksaan dapat mengungkap secara objektif dugaan pelanggaran yang dilaporkan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kliennya.
Penulis: Christiaan N.G.

