Pilarmanado.com, MANADO – Penasihat Hukum, Dr Santrawan Totone Paparang, SH, MH, M.Kn dan Hanafi Saleh, SH, mempertanyakan kehadiran dua oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkaan Darat (AD), di persidangan Margaretha Makalew, di Pengadilan Negeri (PN) Manado, Senin, 01 Desember 2025.
Pernyataan itu dilontarkan keduanya dengan alasan, sidang yang melibatkan kliennya itu bukanlah perkara koneksitas (kepentingan sipil dan militer – red), sehingga tidaklah etis dan tak wajar jika melibatkan oknum TNI aktif dalam sidang yang sedang berjalan.
“Kehadiran oknum TNI, jelas mengganggu kenyamanan klien kami. Ini perkara melibatkan orang sipil, bukan tentara. Saksi pelapor juga sudah pensiun dari kesatuan TNI AD, sehingga tidak bisa melibatkan oknum – oknum TNI dalam persidangan,” ketus Santrawan dalam sidang yang berlangsung di ruang Prof. R. Soebekti, S.H.
Sebagai imbasnya, Santrawan pun menegaskan akan berkoordinasi serta kejadian itu kepada Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII Merdeka dan Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat Kodam XIII Merdeka.
Disebutkannya, kehadiran oknum tentara bisa memberikan dampak buruk bagi kliennya, baik dari segi keamanan, psikologi dan intervensi. Apalagi kata dia, dengan kondisi fisik kliennya itu dalam keadaan tidak sehat, dapat memengaruhi kejiwaan, psikis serta mental seseorang yang menjalani suatu perkara.
“Melalui persidangan ini, kami penasihat hukum terdakwa, meminta majelis hakim untuk mempertimbangkannya, sekaligus mengklarifikasi dengan menunjukkan surat tugas yang dikeluarkan institusi resmi,” ujar peraih predikat cum laude untuk program doktoral hukum itu.
Selain itu, Santrawan juga menegaskan, perkara yang melibatkan saksi Joucelin Panese, sudah diwakili oleh negara, yakni Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sementara surat tugas yang diberikan kedua oknum TNI AD tersebut, bukan untuk menghadiri persidangan.
Pada kesempatan yang sama, Santrawan menyentil soal kemungkinan adanya oknum atau petinggi tertentu yang berada di belakang perkara tersebut. Logikanya tambah dia, tidak mungkin suatu perkara (perdata –red) yang telah diputus menang oleh pengadilan, kemudian diungkit – ungkit dan kemudian menuduh terdakwa melakukan perusakan di lahan yang bukan miliknya.
“Apakah mungkin, terdakwa melakukan perusakan atau penyerobotan di tanah yang bukan miliknya, apalagi sampai menuduh terdakwa memaki – maki kepada saksi pelapor,” tanya Santrawan.
Sementara Hanafi Saleh, SH, saat memberikan keterangan kepada wartawan, mengatakan, Valentino, saksi yang diajukan JPU, ternyata mengetahui kalau tanah yang dipasang baliho oleh Joucelin, merupakan areal yang dieksekusi.
Begitu juga dengan batas – batas tanah timur, barat, utara dan selatan berdasarkan putusan eksekusi Nomor: 19 Tahun 1976, tidak ada yang berbatasan dengan lahan atau tanah milik Junus Raranta.
“Jujur, klien kami ini dikepung oleh pengusaha –pengusaha top yang ada di Manado, yang ada hubungan dengan perkara ini. Mereka terkesan ingin memiliki tanah milik Margaretha Makalew,” tegas Hanafi.
Namun begitu Hanafi menegaskan, dirinya bersama Santrawan dan tim hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Paparang – Hanafi & Partners, tidak akan mundur selangkah pun membela perkara tersebut. Penulis: Christiaan N.G.