Pilarmanado.com, MINAHASA UTARA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., menjadi salah satu tokoh sentral dalam audiensi APKASI bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.
Audiensi yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) APKASI Bursah Zarnubi, membahas strategi penguatan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten (Pemkab), dengan fokus utama optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan APKASI diterima Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.
Dalam forum tersebut, Joune yang juga menjabat Bupati Minahasa Utara (Minut) menegaskan, pemerintah kabupaten harus memiliki fondasi fiskal yang kuat, agar tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Optimalisasi PAD adalah strategi utama untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, hal itu bukan sekadar mengejar besarnya pendapatan, melainkan membangun sistem pengelolaan yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Joune.
Menurutnya, penguatan PAD harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni tata kelola yang akuntabel, pengelolaan yang transparan, serta inovasi dalam menggali potensi daerah tanpa membebani masyarakat.
Sementara Bursah Zarnubi menegaskan, seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia berkomitmen mendukung program prioritas nasional, melalui sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan APKASI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dukungan DPR terhadap upaya penguatan kapasitas fiskal daerah, melalui regulasi dan fungsi pengawasan.
“Kami akan memastikan kebijakan transfer daerah dan berbagai instrumen peningkatan PAD dapat berjalan efektif, proporsional, serta memberikan manfaat nyata bagi pemerintah kabupaten,” kata Dasco.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dalam penyusunan regulasi terkait otonomi daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, memperkuat kemandirian fiskal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penulis: Arnold Johanes.