“Kami tim hukum Tita Tambahani, mendapatkan salinan berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2026/PN Manado, telah sesuai prosedur. Jadi, apa yang disampaikan JPU Remblis Lawendatu, salinan berkas perkara yang kami dapatkan tidak jelas asal – usulnya, kami tegaskan, itu tidak benar.”
ADVOKAT MARCSANO ROLANDO WOWOR, S.H.
Pilarmanado.com, MANADO – Tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa Tita Tambahani meyakini, perkara Nomor 123/Pid.B/2026/PN Manado yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Remblis Lawendatu, S.H., M.H., bukan merupakan tindak pidana, melainkan persoalan perdata yang timbul dari hubungan atau perjanjian antara para pihak.
Penegasan itu disampaikan tim penasihat hukum saat membacakan duplik atau tanggapan atas replik JPU, yang berlangsung di ruang sidang Purwoto Suhadi Gandasubrata, Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Manado, Rabu, 11 November 2026.
Dalam duplik tersebut, tim hukum Tita dari Kantor Hukum Marcsano Rolando Wowor, S.H., & Partners Advocates and Legal Consultants, menemukan kata cidera janji dan wanprestasi dalam replik JPU,
Bukan Serta Merta Perkara Pidana
Kepada Pilarmanado.com, koordinator penasihat hukum Tita, Marcsano Rolando Wowor, S.H., mengatakan, penggunaan istilah cidera janji dan wanprestasi dalam replik JPU, justru memperkuat argumentasi di mana persoalan yang dihadapi kliennya berada dalam ranah hukum perdata.
Menurut Marcsano, kedua istilah tersebut berkaitan dengan pelanggaran kewajiban dalam suatu perjanjian, sehingga tidak dapat serta – merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.
“Cidera janji dan wanprestasi merupakan istilah yang dikenal dalam hukum perdata, bukan hukum pidana. Dari penggunaan kedua istilah tersebut, kami menilai JPU telah keliru menempatkan perkara tersebut sebagai perkara pidana,” tegas Marcsano, yang akrab disapa Marc, didampingi dua rekannya, Samuel Tatawi, S.H dan Charles Andries Ukus, S.H., M.A.
Adanya Penempatan Pasal yang Salah
Ia menegaskan, perbedaan mendasar antara sengketa perdata dan tindak pidana, harus menjadi perhatian dalam menilai perkara tersebut. Masalahnya kata dia, hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian, tidak otomatis dapat diproses sebagai tindak pidana, apabila tidak terpenuhi unsur – unsur yang didakwakan.
Selain itu lanjut Marc, tim hukum Tita Tambahani menemukan adanya penempatan pasal yang salah oleh JPU. Menurutnya, JPU dalam perkara tersebut menggunakan pasal yang diambil dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP lama – red).
“Setelah kami dalami, tidak ada Pasal 185 Ayat 7 dalam KUHAP Baru, UU Nomor 20 Tahun 2025. Yang ada adalah Pasal 185 Ayat 3. Jadi, kesimpulan kami penerapan JPU dalam perkara Nomor 123/Pid.B/2026/PN Manado, adalah keliru,” tandas Marc.
Lebih jauh dijelaskan kalau penyalahgunaan pasal tersebut, terkait keterangan Pierejoy Trivenly Renwarin saat memberikan kesaksian, tidak di bawah sumpah.
Padahal lanjut Marc, sekali pun keterangan seseorang saksi yang tidak disumpah yang satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.
“Mungkin yang dimaksud JPU adalah Pasal 237 Ayat (6) UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Tapi karena ketelodorannya, pasal tersebut tidak disertakan dalam replik,” imbuh Marc.
Serahkan kepada Majelis Hakim
Sementara itu, penasihat hukum Tita lainnya, Charles Andries Ukus, S.H., M.A., menegaskan, pihaknya telah berulang kali mengingatkan penyidik maupun JPU, mengenai sejumlah hal yang dinilai tidak wajar selama proses penanganan perkara.
“Kami, tim hukum Tita, menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada majelis hakim untuk dinilai dan diputuskan. Kami yakin majelis hakim telah mengikuti dan mencermati seluruh proses persidangan sejak awal hingga tahap replik,” ujar Cali, panggilan akrab Charles.
Selanjutnya majelis hakim yang diketuai Faisal Munawir Kossah, S.H., dengan hakim anggota Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., dan Harianto Mamontoh, S.H, dibantu Panitera Pengganti (PP) Rosanny N. Nika, A.Md.Kom, S.H., M.H, menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu, 30 November 2026, dengan agenda putusan.
Penulis: Christiaan N.G.