“Apabila seluruh dugaan tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan yang sah, kami meminta Kombes Suryadi dijatuhkan sanksi tegas hingga pemberhentian tidak dengan hormat.”
PAKAR HUKUM PIDANA, AKADEMISI, ADVOKAT, PRAKTISI HUKUM, Dr. SANTRAWAN TOTONE PAPARANG, S.H., M.H., M.Kn.
Pilarmanado.com, MANADO – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto diminta segera mencopot Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara (Sulut), Kombes Pol Suryadi, menyusul laporan dugaan pemerasan miliaran rupiah terhadap John Hamenda.
Dugaan tersebut mencuat setelah John Hamenda bersama kuasa hukumnya, Dr. Santrawan Totone Paparang, S.H., M.H., M.Kn., mengadukan persoalan itu ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kamis, 12 November 2026.
“Mewakili klien, saya meminta Pak Kapolri mencopot Kombes Suryadi selama proses pemeriksaan berlangsung. Permintaan ini kami sampaikan, karena tindakan yang bersangkutan, dinilai telah mencederai nama baik institusi Polri yang saat ini tengah berbenah untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegas Santrawan kepada Pilarmanado.com, siang kemarin.
Kasus Diusut Tuntas dan Terang – Benderang
Santrawan menegaskan, kedatangannya bersama John Hamenda ke Mabes Polri bukan sekadar menyampaikan pengaduan, tetapi juga memberikan penjelasan secara menyeluruh agar dugaan pelanggaran yang dilaporkan, dapat diungkap secara terang – benderang.
Berdasarkan laporan pengaduan bernomor SPSP2/2026111201036, Santrawan meminta Kapolri mengambil langkah tegas dan objektif, termasuk mengevaluasi jabatan serta mencopot Kombes Suryadi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurut Santrawan, dugaan permintaan uang tersebut berkaitan dengan penanganan perkara tanah seluas 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, yang diperkirakan bernilai sekira Rp 600 miliar.
“Permintaan uang terkait penanganan perkara tanah tersebut tidak hanya disampaikan satu kali, tetapi berulang kali. Ini persoalan serius yang harus diperiksa secara menyeluruh,” tandasnya.
Minta Propam Periksa Pelanggaran Etik
Selain kepada Kapolri, Santrawan juga mendesak Kepala Divisi (Kadiv) Propam, Kepala Biro (Karo) Pengamanan Internal (Paminal) Divpropam, dan Kepala Biro (Karo) Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, untuk memeriksa pelanggaran kode etik yang dilaporkan John Hamenda.
Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi agar seluruh fakta dapat terungkap.
Sementara John Hamenda mengungkapkan, dugaan pemerasan tersebut bermula ketika dirinya menemui Kombes Suryadi sekitar Agustus 2025, untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara tanah yang tengah dihadapinya.
Patok Dana Operasional Hingga 10 Miliar
Mirisnya kata John, bukan jawaban sebagaimana yang diharapkan, justru dirinya diminta sejumlah uang atau dana operasional antara Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar. Dalam percakapan itu, Suryadi lanjut John, memberikan jaminan tidak akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3, jika permintaannya itu dikabulkan.
“Dipatok seperti itu, saya menjawab bahwa saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Saya mengatakan, akan memberikan ucapan terima kasih setelah persoalan hukum tersebut selesai. Saya sangat keberatan dengan kejadian ini, karena telah melukai kebenaran dan fakta – fakta dalam perkara yang sesungguhnya,” ungkap John.
Atas kejadian tersebut, John kemudian menghubungi penasihat hukumnya, Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh, S.H., untuk membahas langkah hukum selanjutnya.
John Berharap Adanya Kepastian Hukum
Namun, menurut John, saat itu situasinya belum memungkinkan untuk membawa persoalan tersebut ke ranah pengaduan resmi. Ia mengaku mempertimbangkan kedekatan Kombes Suryadi dengan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Kini, seiring pergantian kepemimpinan di tubuh Polri, John menilai momentum tersebut tepat untuk mengungkap dugaan yang dialaminya melalui mekanisme pengawasan internal kepolisian.
John berharap laporannya itu dapat ditindaklanjuti secara serius, sehingga dugaan pelanggaran yang dilaporkannya dapat diperiksa secara objektif, dan memberikan kepastian hukum.
“Bagi saya, sekarang ini adalah waktu yang tepat, seiring dengan pergantian Kapolri. Saya yakin pengaduan ini mendapat perhatian serius dari Bapak Kapolri dan Bapak Kadiv Propam,” katanya optimistis. Penulis: Christiaan N.G.