Pilarmanado.com, MANADO – Komando Inti (Koti) Pemuda Pancasila Kota Manado menyatakan dukungan terhadap kinerja Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut), Irjen. Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Sulut.
Komandan Inti Pemuda Pancasila Kota Manado, Freddy Rasubala, menilai langkah tegas yang diambil Kapolda Sulut, menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Menurut Freddy, Kapolda Sulut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai amanat pemerintah, termasuk arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi.
“Kapolda Sulut benar – benar menjalankan tugasnya dengan baik. Beliau melaksanakan amanat presiden, di mana siapa pun yang terlibat korupsi harus diproses sesuai hukum,” ujar Freddy, Selasa, 04 Agustus 2026.
Ia menambahkan, keberanian Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut kasus korupsi patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat, karena merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia mencontohkan dugaan tindak pidana korupsi bernilai miliaran rupiah yang menyeret Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM). Dalam penanganan kasus tersebut, penyidik Polda Sulut tidak hanya memeriksa petinggi GMIM, tetapi juga menyasar ke beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut serta pemerintah kabupaten/kota, dengan dugaan memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan ketegasan Kapolda Sulut dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. Penegakan hukum kata Freddy, tidak hanya menyasar oknum tertentu, melainkan siapa pun yang terindikasi terlibat berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Dasar itulah Freddy pun mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi kepada Kapolda Sulut atas konsistensinya dalam menegakkan hukum. Apalagi kata dia, untuk selang setahun terakhir, cukup banyak perkara – perkara korupsi yang bermuara di lembaga peradilan.
“Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku – pelaku korupsi merupakan harapan bersama, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan bagi masyarakat,” katanya.
Hanya saja kata dia, pemberantasan korupsi di Sulut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelakunya.
“Komitmen bersama ini, merupakan salah satu cara untuk mengembalikan citra kepolisian, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” ujar Freddy mengingatkan.
Penulis: Demas.