Pilarmanado.com, MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Nasional Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), melalui zoom meeting, Rabu (24/12/2025).
Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) mengikuti kegiatan tersebut didampingi sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov), Inspektur Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Rakor tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, sekaligus memastikan efektivitas pelaksanaan APBD agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya menjelang natal dan tahun baru (Nataru).
Mendagri dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah, terutama belanja yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian inflasi, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah tidak menunda pelaksanaan program, dan menghindari penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.
Kepada seluruh kepala daerah wajib memastikan pengelolaan APBD dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah agar setiap program yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai target.
Khusus Sulut, hingga saat ini berada dalam kondisi on track dan masuk dalam zona hijau. Kinerja tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan terukur.
Sementara untuk ketersediaan dana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dinilai sangat mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja hingga 31 Desember 2025.
Kondisi kas daerah berada pada posisi ideal, tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan program dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.
Terkait dengan itu, Pemprov Sulut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga disiplin fiskal, mempercepat belanja yang produktif, serta memastikan APBD 2025 benar – benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penulis: Christiaan N.G.