Pilarmanado.com, MINAHASA UTARA – Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjangkau seluruh pekerja, termasuk sektor informal, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.
Hal itu disampaikan Joune dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara dengan agenda Pembicaraan Tingkat II terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Menurut Joune, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan dasar pekerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Perlindungan tersebut penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, kehilangan kemampuan bekerja, hingga meninggal dunia yang dapat berdampak pada keluarga.
Ia berharap, Ranperda tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memperluas kepesertaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.
Joune juga menekankan bahwa perluasan perlindungan harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan perundang-undangan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Minut atas kerja sama dalam pembahasan Ranperda tersebut. Diharapkan, regulasi ini dapat memperluas akses jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga semakin banyak pekerja di Minahasa Utara memperoleh perlindungan. Penulis: Arnold Johanes.

